-judulnya maksa ya?-
Topik paling rame dibicarakan hari-hari ini adalah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demo di berbagai tempat kembali marak. Isunya menentang kenaikan harga BBM. Argumentasinya sih karena kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat miskin. Trus di koran, TV, majalah, dan media lain juga ribut2 soal kenaikan BBM ini.
Selain kenaikan BBM, ada pula efek samping yang kini asik jadi bahan diskusi. Paling gres sih soal iklan Freedom Institute di (yang aku tau sih hanya) Kompas (Sabtu, 26/2) lalu. Dalam iklan berwarna satu halaman penuh, harganya mungkin ratusan juta, itu Freedom Institute menyatakan beberapa alasan kenapa mereka mendukung kenaikan BBM. Freedom Institute ini didanai Aburizal Bakrie, salah satu menteri pemerintahan saat ini. Beberapa orang di dalamnya adalah Andi Mallarangeng dan Dino Pati Jalal, keduanya juru bicara presiden. Selain itu ada pula beberapa intelek seperti Goenawan Muhamad, Ulil Absar, Frans-Magnins Suseno, dst..
Salah satu alasan yang disampaikan Freedom Institute adalah bahwa selama ini harga minyak di Indonesia terlalu murah dibanding harga di pasar dunia. Aku gak inget persis. Karena selisih ini, pemerintah Indonesia harus mensubsidi sekitar Rp 200 milyar per hari. “Bayangkan berapa banyak rumah sakit atau sekolah yang bisa kita bangun dengan uang segitu,” kurang lebih gitulah iklan mereka.
Di Kompas, perdebatan soal ini sangat seru. Ada yang menuding kelompok intelektual itu sudah melacurkan diri. Meminjam istilahnya Gramsci sudah jadi intelektual organik-nya penguasa. Ada pula yang menuduh pengkhianat. Dst. Selain menuduh soal “perselingkuhan” intelek dengan penguasa, juga ada yang bilang iklan itu seperti komunikasi yang tidak cerdas. Kompas hari ini aku belum baca. Tapi mungkin perdebatan soal itu masih rame.
Waduh, aku jadi nglantur. Padahal cuma mau posting pikiranku soal kenaikan BBM. Soalnya gak asik juga kalau aku gak ikut mikir soal itu. Meski, ya cuma mikir, -dan malu2 posting di blog-. Ya, pengalaman personal aja. Tidak usah dibawa-bawa ke teori segala macam. Anggap saja ini mikirnya Patrick, si bloon di kartun SpongeBob.
Soal harga BBM yang naik, sampe sekarang aku belum terpengaruh. Nasi campur langgananku di Warung Jember Bu Nur masih tiga ribu perak per porsi. Seperti biasa aku masih tambah krupuk satu bungkus dan sekali-kali tambah gorengan. Total jendral empat ribu perak. Aku biasa menjatah sepuluh ribu per hari untuk makan. So, untuk soal ini aku belum terpengaruh.
Pengaruh yang -seharusnya- terasa sih harga bensin yang jadi Rp 2400 per liter dari semula Rp 1850. Tapi ini juga gak kerasa-kerasa amat. Aku tanya beberapa teman, dengan pendapatan yang mungkin tidak berbeda, juga mereka bilang gak terlalu ngaruh. Dengan alasan inilah aku pikir kenaikan BBM dengan alasan untuk pengalihan subsidi ke pendidikan dan kesehatan boleh saja.
Aku inget di kampung, di pesisir utara Jawa Timur. Setahuku di sana juga orang jarang yang pake BBM. Soalnya jarang yang punya motor, apalagi mobil. Mereka mungkin hanya beli minyak tanah untuk masak. But, setahuku harga minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga tidak dinaikkan seperti yang lain. Harganya tetep 700 perak per liter. Minyak tanah pun hanya dipakai kadang-kadang. Mereka lebih sering pake kayu bakar. Lebih hemat dan lebih enak.
Masalahnya, justru orang-orang di kampungku jarang yang nerusin sekolah setelah SD, SMP, atau SMU. Aku sih beruntung karena bisa kuliah meski jungkir balik juga karena biaya sendiri. Alasan mereka tidak nglanjutin sekolah karena biayanya mahal. Nah, kalau subsidi itu dialihkan untuk biaya pendidikan, semoga saja semakin banyak orang di kampungku yang bisa sekolah lebih tinggi.
Kampungku hanya satu contoh. Kalau gak salah, sampe sekarang prosentase desa dan kota di Indonesia tetap banyak desa tuh. Artinya kondisi yang sama juga masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di luar Jawa.
Selain biaya sekolah yang murah, semoga saja gaji guru juga dinaikin. Biar kakak-kakakku yang jadi guru bisa bertambah pendapatannya. Juga guru-guru yang lain.
Kalau subsidi itu bisa terwujud, waduh, aku sih dengan senang hati dan ikhlas nerima kenaikan harga BBM.
Masalahnya, bagaimana pengawasan agar subsidi itu memang terjadi?
Topik paling rame dibicarakan hari-hari ini adalah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demo di berbagai tempat kembali marak. Isunya menentang kenaikan harga BBM. Argumentasinya sih karena kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat miskin. Trus di koran, TV, majalah, dan media lain juga ribut2 soal kenaikan BBM ini.
Selain kenaikan BBM, ada pula efek samping yang kini asik jadi bahan diskusi. Paling gres sih soal iklan Freedom Institute di (yang aku tau sih hanya) Kompas (Sabtu, 26/2) lalu. Dalam iklan berwarna satu halaman penuh, harganya mungkin ratusan juta, itu Freedom Institute menyatakan beberapa alasan kenapa mereka mendukung kenaikan BBM. Freedom Institute ini didanai Aburizal Bakrie, salah satu menteri pemerintahan saat ini. Beberapa orang di dalamnya adalah Andi Mallarangeng dan Dino Pati Jalal, keduanya juru bicara presiden. Selain itu ada pula beberapa intelek seperti Goenawan Muhamad, Ulil Absar, Frans-Magnins Suseno, dst..
Salah satu alasan yang disampaikan Freedom Institute adalah bahwa selama ini harga minyak di Indonesia terlalu murah dibanding harga di pasar dunia. Aku gak inget persis. Karena selisih ini, pemerintah Indonesia harus mensubsidi sekitar Rp 200 milyar per hari. “Bayangkan berapa banyak rumah sakit atau sekolah yang bisa kita bangun dengan uang segitu,” kurang lebih gitulah iklan mereka.
Di Kompas, perdebatan soal ini sangat seru. Ada yang menuding kelompok intelektual itu sudah melacurkan diri. Meminjam istilahnya Gramsci sudah jadi intelektual organik-nya penguasa. Ada pula yang menuduh pengkhianat. Dst. Selain menuduh soal “perselingkuhan” intelek dengan penguasa, juga ada yang bilang iklan itu seperti komunikasi yang tidak cerdas. Kompas hari ini aku belum baca. Tapi mungkin perdebatan soal itu masih rame.
Waduh, aku jadi nglantur. Padahal cuma mau posting pikiranku soal kenaikan BBM. Soalnya gak asik juga kalau aku gak ikut mikir soal itu. Meski, ya cuma mikir, -dan malu2 posting di blog-. Ya, pengalaman personal aja. Tidak usah dibawa-bawa ke teori segala macam. Anggap saja ini mikirnya Patrick, si bloon di kartun SpongeBob.
Soal harga BBM yang naik, sampe sekarang aku belum terpengaruh. Nasi campur langgananku di Warung Jember Bu Nur masih tiga ribu perak per porsi. Seperti biasa aku masih tambah krupuk satu bungkus dan sekali-kali tambah gorengan. Total jendral empat ribu perak. Aku biasa menjatah sepuluh ribu per hari untuk makan. So, untuk soal ini aku belum terpengaruh.
Pengaruh yang -seharusnya- terasa sih harga bensin yang jadi Rp 2400 per liter dari semula Rp 1850. Tapi ini juga gak kerasa-kerasa amat. Aku tanya beberapa teman, dengan pendapatan yang mungkin tidak berbeda, juga mereka bilang gak terlalu ngaruh. Dengan alasan inilah aku pikir kenaikan BBM dengan alasan untuk pengalihan subsidi ke pendidikan dan kesehatan boleh saja.
Aku inget di kampung, di pesisir utara Jawa Timur. Setahuku di sana juga orang jarang yang pake BBM. Soalnya jarang yang punya motor, apalagi mobil. Mereka mungkin hanya beli minyak tanah untuk masak. But, setahuku harga minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga tidak dinaikkan seperti yang lain. Harganya tetep 700 perak per liter. Minyak tanah pun hanya dipakai kadang-kadang. Mereka lebih sering pake kayu bakar. Lebih hemat dan lebih enak.
Masalahnya, justru orang-orang di kampungku jarang yang nerusin sekolah setelah SD, SMP, atau SMU. Aku sih beruntung karena bisa kuliah meski jungkir balik juga karena biaya sendiri. Alasan mereka tidak nglanjutin sekolah karena biayanya mahal. Nah, kalau subsidi itu dialihkan untuk biaya pendidikan, semoga saja semakin banyak orang di kampungku yang bisa sekolah lebih tinggi.
Kampungku hanya satu contoh. Kalau gak salah, sampe sekarang prosentase desa dan kota di Indonesia tetap banyak desa tuh. Artinya kondisi yang sama juga masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di luar Jawa.
Selain biaya sekolah yang murah, semoga saja gaji guru juga dinaikin. Biar kakak-kakakku yang jadi guru bisa bertambah pendapatannya. Juga guru-guru yang lain.
Kalau subsidi itu bisa terwujud, waduh, aku sih dengan senang hati dan ikhlas nerima kenaikan harga BBM.
Masalahnya, bagaimana pengawasan agar subsidi itu memang terjadi?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar